Daftar Negara Yang Pernah Melarang Keras Crypto, Namun Sekarang Malah Mengadopsinya


Seiring berjalannya waktu, revolusi mata uang digital peer-to-peer semakin diminati. Sekarang, negara-negara seperti India dan Iran, yang sebelumnya memiliki pendirian hukum yang keras tentang cryptocurrency, sedang berlomba-lomba dengan gagasan untuk mengadopsi teknologi Blockchain.

Di India, misalnya, Mahkamah Agung menjatuhkan larangan total yang diterapkan pada bank-bank yang berurusan dengan bisnis terkait kripto pada April 2018. Di Iran - sementara bank sentral negara itu telah mengeluarkan larangan skeras terhadap cryptocurrency dalam langkah untuk mencegah pelarian modal karena kekhawatiran akan sanksi oleh Amerika Serikat, bank sentral sekarang mencari untuk membangun stablecoin yang berdaulat dalam upaya untuk memperluas operasi perbankan digital.

Berikut adalah daftar negara yang pertama kali melarang crypto, akan tetapi sekarang berubah haluan untuk berlomba-lomba mengadopsi Crypto.

India 
Pada April 2018, Reserve Bank of India mengeluarkan larangan total pada semua bank yang melakukan bisnis dengan perusahaan terkait kripto. Larangan itu mulai berlaku sekitar tiga bulan kemudian pada tahun yang sama setelah itu terjadi satu litani petisi dari komunitas crypto India yang mencoba untuk mengakhiri larangan tersebut.

Tidak sampai beberapa hari yang lalu Mahkamah Agung negara itu menampik larangan kontroversial RBI dengan putusan yang menyatakan tindakan RBI sebagai "tidak proporsional." Bangku tiga hakim yang memimpin masalah ini mengeluarkan putusan bersama yang mengindikasikan kurangnya fakta keras untuk mendukung pelarangan tersebut.

Dengan dicabutnya larangan tersebut, para pedagang dan penggemar crypto India akan dapat menikmati kemudahan melakukan setoran langsung ke bursa dalam rupee dari rekening bank mereka. Juga, ada suasana yang umumnya optimis di ruang crypto di negara itu dengan konsultan pemerintah dan penggemar crypto setuju bahwa putusan baru-baru ini akan berdampak positif pada volume perdagangan crypto negara, serta seluruh ruang blockchain pada umumnya.

Iran 
Iran telah melakukan perjalanan roller coaster dengan peraturan cryptocurrency. Pada April 2018, presiden negara itu, Hassan Rouhani, dalam upaya untuk menghentikan krisis mata uang nasional, membuat pemerintah mengeluarkan larangan yang mencegah bank melakukan transaksi dalam mata uang kripto sebagai akibat dari kekhawatiran pencucian uang.

Di latar belakang kekhawatiran dipulihkannya sanksi ekonomi AS, surat edaran yang dikeluarkan oleh bank sentral negara itu berbunyi: "Bank dan lembaga kredit dan pertukaran mata uang harus menghindari penjualan atau pembelian mata uang ini atau mengambil tindakan apa pun untuk mempromosikannya."

Pada saat itu, mata uang nasional Iran terus merosot ketika pemerintah bergerak untuk menangkap puluhan pedagang uang, menghukum beberapa orang dengan hukuman penjara yang panjang sambil mengeluarkan biaya yang besar kepada yang lain. Ini terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah Iran telah menunjukkan minat besar pada crypto sampai batas tertentu di mana bank sentral negara tersebut diperkirakan mengembangkan cryptocurrency.

Selain itu, bank-bank top Iran telah mengembangkan stabil coin yang didukung emas yang disebut PayMon dalam upaya untuk menghasilkan likuiditas. Ada juga laporan tentang Iran yang melakukan negosiasi dengan delapan negara lain, termasuk Rusia, Jerman dan Inggris, dalam suatu langkah untuk melakukan transaksi keuangan dalam mata uang kripto sebagai cara untuk menghindari sanksi ekonomi yang sedang berlangsung dari AS.

Venezuela 
Ketika keruntuhan ekonomi mulai memperdalam di Venezuela, banyak warga negara kembali menggunakan cryptocurrency sebagai cara untuk mengamankan nilai tabungan mereka yang semakin menipis. Meskipun pemerintah telah meluncurkan Petro, cryptocurrency yang didukung minyak Venezuela, banyak yang telah mulai menambang Bitcoin (BTC) serta altcoin lainnya dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan pribadi mereka.

Dengan inflasi pada mata uang nasional yang meningkat, pemerintah juga telah membekukan tingkat tagihan utilitas sampai batas di mana tagihan listrik bulanan hampir sama dengan harga secangkir kopi. Ini menjadikan Venezuela sebagai negara termurah untuk menambang Bitcoin, dengan perkiraan biaya sekitar $530 per BTC.

Meskipun tarif listrik rendah di negara itu, pemerintah Venezuela sejak itu telah pindah untuk melarang semua impor peralatan pertambangan untuk mencegah sepenuhnya pengabaian mata uang negara. Selain itu, penambang Bitcoin di Venezuela telah menerima tekanan dan intimidasi dari pemerintah atas kegiatan penambangan mereka.

Dalam satu laporan, seorang penambang Bitcoin dari Venezuela menceritakan upaya polisi nasional untuk mengguncangnya demi uang tunai. Meskipun penambangan Bitcoin tidak ilegal di Venezuela, laba tinggi yang didapat penambang telah mengarahkan otoritas untuk mengawasi semua operasi. 

Yang Terbaru 
Pada Januari 2020, bank dunia merilis pandangan suram tentang pertumbuhan ekonomi global sebagai akibat dari ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung di seluruh dunia. hal ini mengindikasikan bahwa Cryptocurrenci menjadi salah satu opsi untuk dilibatkan dalam pertumbuhan ekonomi global.

Subscribe to receive free email updates: